Depok, postbantennews
Pihak Walikota Depok, Jawa Barat Muhamad Idris, bahwa sedungguhnya kami kecewa pada pihak Mendagri, karena tidak objektif penilaianya.
Seharusnya pihak mendagri harus menilai positif, dan penilaian terhadap segelintir orang tak perlu di tanggap.
“Kami ini di Depok ada sekitar 85% penduduknya muslim, karena Depok lahirnya dari Jawa Barat”, katanya Muhamad Idris Walikota Depok.
Menurut beliau keputysan mendagri harus di tinjauan kembali tentang penolakan.
“Untuk bahan perbandingan, Kecuali kami berada di papua, kemungkinan penduduk di sana bisa 70%, bisa tidsk brtlaku perda kami”, katanya Walikota Depok Mohammad Idris mengungkapkan, pembuatan Peraturan Daerah (Perda)
Menurut Idris, Penyelenggaraan Kota Religius Depok yang ditolak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menelan anggaran hingga Rp 400 juta.
Uang itu termasuk anggaran untuk kunjungan kerja untuk mengetahui produk hukum di daerah lain.
Karena itu. Dikutip kompas.com
Idris mengaku kecewa lantaran berkas Perda Penyelenggaraan Kota Religius berakhir di dalam laci Kemendagri.
“Tahulah berapa duit kami kalau bikin perda, seperti kunjungan kerja atau segala macam sampai Rp 300 juta hingga Rp 400 juta,” ungkap Idris dalam rekaman suara yang diterima, Jumat (30/9/2022).
“Ini mandek, cuma sekadar dimasukin laci di Kementerian Dalam Negeri,” sambung dia.
Deni / yadi / netty / postn
