Cianjur, postbantennews
Pihaknya DPRD Kab Cianjur, Jawa Barat, meminta pada Baznas Agar jangan timbang-timbang, harus sesuai pengajuan data. Jika hal ini tidak sesuai data ini akan menimbulkan keributan di Daerah Kab Cianjur.
Ketua DPRD Kab. Cianjur Ganjar megatakan agar pemberian jatah atau pemberian laninya yang menyangkut hidup orang banyak hati-hari, karena zaman covid begini warga cepat emonional, tinggi.
“Kami secepatnya akan mengirikan surat untuk mencegah Baznas harus memberikan batuan di Ciajur hati-hati, masalah sepeleh akan memancing keributan”, katanya Ganjar Ketua DPRD Kab. Cianjur.
Segera mengirimkan surat ke Baznas Pusat terkait politisasi pembagian zakat yang dilakukan Pengurus Baznas Cianjur, karena secara tidak langsung pengurus mengakui kegiatan pembagian zakat ditumpangi tokoh parpol.
Ketua DPRD Cianjur Ganjar Ramadhan, di Cianjur, Senin, mengatakan Pengurus Baznas Cianjur bertugas sebagai pengelola kepercayaan umat dalam menyalurkan zakat, sehingga dengan kejadian politisasi dalam pembagian zakat dapat merusak kepercayaan tersebut.
“Pengurus Baznas memiliki kode etik, seluruh pimpinan dan amil zakat, baik di level Baznas maupun lembaga amil zakat (LAZ), tidak boleh melakukan kegiatan politik praktis,” katanya.
Seharusnya, ujar dia, Baznas dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak, dapat menolak kehadiran tokoh atau pengurus partai politik karena rentan dipolitisir, sehingga dapat merusak kepercayaan umat terhadap kinerja Baznas yang seharusnya tidak terlibat dalam politik.
Henry/netty/jajang/postn
