Jakarta, postbantennews.com
Lambannya proses surat usulan pemakzulan wakil Presiden RI Gibran ke DPR / MPR di Jakarta.
Pada hal, pihak anggota DPR / MPR setidaknya harus ada respon dalam pengaduan suara rakyat.
Memang, jika surat tersebut sudah di terima, setidaknya jadi bahan pertimbangan anggota DPR / MPR.
“Kami kuatir bahwa surat itu tak sampai pada Ketua DPR / MPR untuk di tindak lanjut”, katanya anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komaruddin Watubun.
Hal ini perlu ada kajian matang dalam berdemokrasi.
Surat usulan Forum Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming masih menemui jalan buntu.
Pasalnya, pasang surut, bahkan hampir sebulan sejak dilayangkan pada DPR / MPR Selasa (3/6), belum ada respon pihaknya oleh wartawan.
Kini nasib surat itu kini akan kembali ditentukan jelang memasuki masa sidang DPR usai sebulan melewati masa reses lebaran Idul adha.
Pasalnya, sejumlah pihak sebelumnya menilai DPR dan MPR perlu mengambil sikap resmi atas usulan para jenderal itu.
Fraksi-fraksi di DPR harus menyatakan sikapnya di Paripurna, untuk menentukan apakah usulan itu layak atau tidak untuk ditindaklanjuti.
Maka, sebaiknya DPR maupun MPR harus menyikapi surat itu secara resmi,” kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komaruddin Watubun saat dihubungi, Jumat (20/6).
Bila surat tersebut tidak di tindak lanjut, kemungkinan kepercayaan rakyat renda pada lembaga Legislatip.
“Kita menguatirkan, bahwa laporan rakyat setidaknya di tindak lanjut”, tuturnya Samsudin, SH,.MH aktivis.
(hen / feri)
