Home / Hukum / Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menilai kasus ini cuma puncak gunung es, maka dari itu ia meminta KPK membongkar kasus.
Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menilai kasus ini cuma puncak gunung es, maka dari itu ia meminta KPK membongkar kasus.
postbant May 20, 2023201 views
Array
Jakarta, postbantennews.com
Rafael yang diduga melakukan tindakan korupsi ini pihak KPK akan melakukan menulusuri kekayaan, sabtu (20/05).
Penulusuri harta Rafael ini sehubungan dengan kekayaan tak di sangka-sangka menjadi membengkak.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelusuri barang atau sesuatu lainnya yang diduga hasil tindak pidana korupsi dan TPPU yang diduga dilakukan.
Bahkan KPK juga menelusuri tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh Rafael yang juga berkaitan dengan Grace Tahir itu.
Grace Dewi Riady alias Grace Tahir, Direktur RS Mayapada terseret kasus Rafael alun dalam dugaan gratifikasi dan TPPU di kutip dari Kupas
Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menilai kasus ini cuma puncak gunung es, maka dari itu ia meminta KPK membongkar kasus ini sampai pada akar-akarnya, termasuk pada bos Mayapada Hospital itu.
“Ini kan cuma puncak gunung es. Kalau berani bongkar semua sampai ke akarnya. Mana Berani? cuit Gigin di Twitter, Selasa (16/5).
“Kok diam aja yah KPK ga berani ngusut tuntas,” komentar @Bang Baim
“Tangkap pemberi dan penerima!,” komentar @Deus “Cuma tumbal pencitraan bersih-bersih…..Case close sama seperti kasus Sambo dan konsorsiumnya,” kata @erlichan
Ketua Umum KNPI Haris Pertama menduga banyak konglomerat yang terlibat kasus gratifikasi dan TPPU Rafael Alun.
Namun dirinya juga heran jika benar masih ada konglomerat lain yang masuk pusaran perkara ayah Mario Dandy tersebut. Mengingat para konglomerat memiliki kekayaan yang sudah luar biasa.
“Dan saya yakin bukan satu bukti ini saja, pasti banyak konglomerat memiliki masalah yang sama tentang pajak jadi pasiennya Rafael Alun,” jelas Haris, dikutip Selasa (16/5).
Kata Haris KNPI akan mengawal proses penyelidikan yang dilakukan KPK terkait gratifikasi dan TPPU Rafael Alun kepada para konglomerat di Indonesia.
“Posisi KNPI jelas akan mengawal kasus-kasus korupsi yang merugikan negara dan khususnya rakyat Indonesia, kami mendesak KPK serius melakukan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana gratifikasi Rafael Alun,” tegas Haris.
Pakar hukum pidana dari Univeritas Trisaksi, Abdul Fickar Hadjar menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kewenangan dan mengembangkan penelusuran aset Rafael Alun Trisambodo, baik perorangan maupun dalam bentuk korporasi.
Menurut Abdul Fickar, tidak menutup kemungkinan aset Rafael Alun yang lainnya berkaitan dengan Mayapada Group.
Pasalnya baru-baru ini terungkap bahwa KPK menyita sebuah aset rumah milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan itu yang dibelinya dari Bos Mayapada.
Grace Dewi Riady alias Grace Tahir. Rumah tersebut itu pun akan dijadikan barang bukti dalam kasus Rafael Alun.
“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kewenangan dan seharusnya menelusuri seluruh asset Rafael Alun Trisambodo.
Baik yang disimpannya sendiri, yang dilaksanakan dalam korporasi dan aset-aset lainnya termasuk aset yang ada kaitannya dengan Mayapada Group.
Baik yang menyangkut orang perorangan maupun dalam konteks pengelolaan korporasi,” kata Abdul Fickar, Minggu (14/5).
KPK sudah sempat memeriksa Direktur Mayapada Hospital, Grace Tahir pada Kamis (11/5) kemarin.
KPK mendalami soal adanya dugaan aliran uang dari Rafael Alun ke Grace Tahir terkait pembelian aset.
KPK jug diketahui mendapati jejak hubungan antara Rafael Alun Trisambodo, dengan cucu pemilik Lippo Group itu.
Hal ini menurut Abdul Fickar menjadi pintu masuk juga untuk KPK memeriksa perusahaan-perusahaan Mayapada Group yang diduga memiliki hubungan dan keterlibatan dalam kasus Rafael Alun itu.
“Jika memang berkaitan dengan tersangka Rafael Alun Trisambodo, maka KPK berwenang dan harus mengusutnya.
Karena ini berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan dan berkaitan juga dengan kerugian negara. Karenanya menyangkut siapapun itu, harus ada pengusutan,” tutupnya.