Jakarta – postbantennews.com
Hakim Konstitusi Anwar Usman mengatakan bahwa MK tidak bolej di kaitkan dengan politik.
MK adalah lembaga hukum, bagi yang warga indonesia bisa mengadu melalui hukum.
“Jika hukum yang di kaitkan politik, nanti bisa mandul tajam kebawa, tumpul keatas”, katanya,
Permohon Perpu cipta kerja harus di buktikan, bisa melalui hukum terbalik, juga bisa di artikan petikan hukum yang ada.
Menurut Hakim Konstitusi Anwar Usman sempat menegur pemohon gugatan uji formil dan materiil Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) di dalam sidang.
Anwar menegaskan sidang di MK tidak boleh dikaitkan dengan politik.
Hal itu disampaikan Anwar usman dalam sidang perkara nomor 5/PUU-XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023 terkait uji formil dan materiil Perppu Ciptaker.
Awalnya, sidang tersebut beragandakan mendengarkan keterangan Presiden.
Namun sidang tersebut ditunda lantaran ada surat dari Menko Perekonomian yang menyatakan keterangan Presiden mengenai gugatan Perppu Ciptaker belum siap sehingga minta ditunda.
Hakim Konstitusi Anwar Usman pun memutuskan menunda sidang dan akan kembali digelar pada 9 Maret 2023 mendatang.
Namun pihak pemohon perkara nomor 5 meminta agar pada sidang selanjutnya juga turut memeriksa ahli pemohon. dikutip detiknews.com
Hal itu dilakukan agar sidang tersebut tidak berlarut-larut, karena pemohon mengaku khawatir sidang pengujian Perppu Ciptaker tersebut akan melebihi batas waktu.
“Kami selaku pemohon perkara nomor 5 dan 6 ingin menyampaikan Yang Mulia sebenarnya Perppu ciptaker ini sudah lama dibuat oleh pemerintah sejak akhir desember 2022.
Dan saya sangat yakin bahwa pemerintah sudah mengantisipasi Perppu itu akan dibawa ke Mahkamah Konsitusi.
Mengingat pemeriksaan Perppu di MK juga memiliki batas waktu Yang Mulia, kami menganggap bahwa ini adalah upaya mengulur-ngulur waktu dari pemerintah terhadap pemberian keterangan,” kata kuasa pemohon 5, di MK, yang disiarkan di YouTube MK RI, Senin (20/2/2023).
henri / postn
