JAKARTA, POSTBANTENNEWS.COM.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat saksi memberikan statmen pada pihak penyudik tak sezuai laporan BPK dan hasil di selidiki.
Ia menilai, bahwa ada campur tabgan puhak hasil audit dari BPK, hal ini menemukan petunjuk dugaan adanya intervensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat.
Dudaan tersebut yang di periksa saksi, bahwa laporan keuangan bertentangan saksi.
Ia menilai bahwa ucapan saksi, ada indikasi bahwa BPK menyimpan beberapa berkas.
Hak tersebut, mengubah hasil audit saat menggeledah kantor BPK Sumatera Selatan, pada Selasa (23/6/2026).
Menurut informasi, bahwa BPK tentang Audit penguna anggaran yang di pergunakan oleh Bupati, itu ada dugaan korupsi.
Penggeledahan tersebut dilakukan terkait proses penyidikan kasus dugaan pemberian suap temuan audit BPK yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison.
Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, dan berkas aliran dana yabg di pergunakan Bupati.
Petunjuk dugaan intervensi dari BPK Pusat untuk mengubah-ubah hasil temuan tersebut,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Kata Budi, ia membuat dugaan Temukan Dokumen WDP Jadi WTP Tak hanya itu, dengan sertifikat.
Namun tak seperti yang di sampaikan BPK, kata Budi mengatakan, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen di antaranya, dokumen kertas kerja.
Pemeriksaan, dan dokumen perubahan-perubahan dari temuan WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menjadi WTP (Wajar Tanda Pengecualian) khususnya untuk Pemkab Muara Enim.
Saat di kutip media Medsos, bahwa BPK cukup ceroboh, hasil yang di sampaikan tak sesuai terpakai anggaran.
“Dalam bulan ini yang membuat WTP itu juga akan di panggil sesuai penguna anggaran”, tuturnya penyidik.
Menurut Darisman, SH,. MH aktifis, bahwa KPK harus jerat hukum pada BPK yabg sampai mengeluarkan WTP dengan tidak memakai data mendukung.
“Pada hal Bupati sebagai kuasa anggaran ia tahu aliran dana yang tidak masuk pada barang dan jasa”, ujarnya Darisman.
(Arizal / memes)
