Untuk sah jadi 3 propinsi tunggu setujui presiden,UU yang disahkan DPR memerlukan tanda tangan presiden untuk dicatatkan dalam LN - POSTBANTENNEWSPOSTBANTENNEWS google.com, pub-5724752989811170, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Untuk sah jadi 3 propinsi tunggu setujui presiden,UU yang disahkan DPR memerlukan tanda tangan presiden untuk dicatatkan dalam LN

Jakarta, postbantennews.com 

Papau menambahkan 3 propinsi, dari 34 kini tercatat 47 propinsi baru, walaupun daerah PAD kurang dari 2 triliun, kini tetap di proses.

Di bentuk menjadi 3:penambahan propinsi di Papau, kini Indonesia segera memiliki 3 provinsi baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Penambahan 3 propinsi akan mempercepat pembangunan segala bidang, dan untuk meningkatkan percepatan pembangunan.

“Kami harap untuk tiga propinsi baru ini akan di jadikan contoh buat daerah Aceh, juga di kabarkan ada penambahan propinsi baru pula”, kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat

Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Pembentukan 3 provinsi itu merujuk pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua yang baru saja disahkan menjadi undang-undang.

Pengesahan RUU tersebut diputuskan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dihelat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

“Kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, dapat disetujui menjadi undang-undang?

” tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat.”Setuju,” jawab para anggota dewan.dikutip kompas.com

Kendati telah disahkan, UU ini belum resmi berlaku. Mengacu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menunggu tanda tangan presiden, UU yang disahkan DPR memerlukan tanda tangan presiden untuk dicatatkan dalam Lembaran Negara(LN).

Namun, seandainya presiden tak menandatangani, UU itu akan tetap berlaku 30 hari pascapengesahan di DPR.

“Secara filosofis, UU Otsus itu punya sejarah. Otsus itu diberikan negara sebagai perekat atau win-win solution,” ujar Timotius.

Pemekaran Papua selama ini dicurigai hanya menjadi kepentingan elite Jakarta maupun elite lokal Papua yang akan memperoleh jabatan di provinsi-provinsi baru kelak.

Simbiosis mutualisme ini pun ditengarai bakal menjadi pintu masuk bagi eksploitasi sumber daya alam Papua di masa depan serta memperburuk situasi kemanusiaan di sana, sehubungan dengan penambahan polda dan kodam

Dengan ketentuan tersebut, maka UU tentang pemekaran Papua berlaku paling lambat pada 30 Juli 2022.

Pembahasan rancangan undang-undang mengenai pembentukan tiga provinsi baru di Papua ini terbilang cukup cepat.

Indonesia Tambah 3 Provinsi, Inilah 37 Provinsi di Indonesia Lengkap Ibukotanya Tahun 2022. Indonesia kini resmi mempunyai 37 provinsi.

Pengesahan 3 provinsi baru tersebut sudah dilakukan pada Rapat paripurna DPR RI dan kini Indonesia tak lagi berjumlah 34 Provinsi namun 37.

Pengesahan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pembentukan provinsi baru di Papua membuat bakal ada tambahan 3 provinsi dan membuat jumlah menjadi 37.Inilah 3 provinsi baru di Indonesia tersebut.

Menurut Timotius wakil rakyat Provinsi Papua Selatan mengatakan Provinsi Papua Selatan ini memiliki ibukota di Merauke.

Sejak tahun 2002, Papua Selatan memang telah diperjuangan untuk menjadi provinsi tersendiri.

Untuk zona waktu, Papua Selatan tetap mengikuti Waktu Indonesia Timur (WIT) atau UTC+7. Artinya, tetap beda dua jam dengan Waktu Indonesia Barat (WIB).

Daftar kabupaten di Papua Selatan diantaranya:Kabupaten Asmat dengan pusat pemerintahan di Agats.

DSS/jbs/Deny/postn

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments