Monday 20th March 2023

Integrasikan Ekonomi dan Lingkungan, Bupati Zaki jadi Pembicara di depan Walikota dan Gubernur Tingkat ASEAN.
Lukas Enembe : Pemeriksaan yang di lakukan oleh pihak dokter dari singapure itu, belum memberikan keterangan pada KPK.
Pihak Disparekraf mendorong pelaku bisnis dan pengusaha agar karya dan produksi
KPK tidak merinci siapa tiga pihak lainnya yang turut dicegah ke luar negeri tersebut
Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Janet Yellen bakal mendesak negara-negara anggota G20, minyak mentah.
4 (FOUR) PEOPLE TESTED AS WITNESS RELATED TO PT KRAKATAU STEEL IN 2011
IMPORTED IRON OR STEEL, ALLOY STEEL AND DERIVATIVE PRODUCTS IN 2016 TO 2021
Kami bertanggung jawab hal ini salah kami, akan bertanggung jaeab atas kerugian yang di deritanya
Pemerintah Malaysia berharap pada PBB agar perang di hentikan, bisa memiskinkan negara
Berangkat bisa, tetapi setelah tiba di Indonesia mau di karang tina habis naik umrah pada tahun 2022

HomeSosialTransformasi digital memang harus dilalui, apalagi untuk media massa saat ini

mgid.com, 660982, DIRECT, d4c29acad76ce94f

Transformasi digital memang harus dilalui, apalagi untuk media massa saat ini

Posted by: BERITA POSTBANTENFebruary 9, 2021Reply

Menkum HAM Yassona Laoly

Jakarta, postbantennews.com

Transformasi digital memang harus dilalui, apalagi untuk media massa saat ini. Demikian dikatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nasional (Menkum HAM) Yassona Laoly.dari jpnn

Menurut Yassona, media massa saat dalam menghadapi krisis distrupsi saat ini adalah bersaing dengan sehat. “Saya mengatakan sekarang ini terjadi penggunaan media sosial perlu diregulasi dengan baik dengan penerapan kode etik jurnalistik,” sarannya.

“Teman-teman media untuk keluar dari persoalan persaingan media itu harus sehat, bagaimana kita menghadapi media sosial, digital dan media online lain,” kata Yassona saat sambutan Webinar Hari Pers Nasional (HPN) 2021 pada Senin (8/20).

Untuk itu, perlu diterapkan kode etik jurnalistik di dalam media sosial.

Dia membenarkan persepsi itu dapat menimbulkan kritik di masyarakat. Namun, pengaturan tentang kebebasan dalam mencapaikan pendapat dan meregulasi tertiban undang-undang agar teratasi dengan baik haru segera direalisasi. (andi/pn)