
Jakarta, postbantennews.com
Belum terhitung 100 hari kerja, Prov DKI Jakarta sudah mulai minta naikan gaji Tunjangan pada Kas Daerah DKI Jakarta.
Bahkan ini sudah Final, kenaikan tujungan Gubenur dan Wakil Gubenur mesti di naikan.
Sedangkan Tujungan Kepala Dinas belum naik, dan para penjabat Eselon I, II, dan juga lagi menunggu dukungan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta.
Menurut Informasi, bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan gaji tenaga penunjang kegiatan gubernur/wakil gubernur menjadi Rp9,4 juta per bulan pada 2023 dari sebelumnya pada 2019 sebanyak Rp8,2 juta.
“Kenaikan honorarium tenaga penyusun sambutan/pidato menjadi sebesar Rp9,4 juta dari sebelumnya ditetapkan sebesar Rp8,2 juta pada tahun 2019,” kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Kepala Daerah (KDH) Provinsi DKI Jakarta Mawardi di Jakarta, Sabtu.
Dia menjelaskan naiknya besaran gaji tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) itu karena jumlah tenaga mengalami pengurangan pada 2023 karena kekosongan posisi wakil gubernur DKI.
Pada 2022, ketika masih ada gubernur dan wakil gubernur, jumlah tenaga penunjang kegiatan itu mencapai empat orang. dikutip antaranews.com
Sedangkan pada 2023, mengingat hanya ada Penjabat Gubernur DKI maka jumlah tenaga penunjang dikurangi menjadi dua orang.
Dia menjelaskan tugas tenaga penunjang itu berkaitan dengan kegiatan teknis di antaranya penyusunan naskah sambutan/pidato, kegiatan keprotokolan, dan tugas-tugas lainnya.
Adapun besaran honor tenaga penunjang itu diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1155 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Honorarium Tenaga Non-Pegawai ASN Penunjang Kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur yang diteken Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono pada 28 November 2022.
Deni / Henry / postn
Related Posts
api adapula spanduk, berantas penjahat pengelap pajak, bongkar sindikat penggelap pajak Verawati, dkk.
Agenda sidang ke 3 akan dilangsungkan setalah libur panjang hari Lebaran yaitu hari Selasa tgl 2 Mei 2023 besok dengan agenda sidang Replik.
Polisi tangkap Natalia Rusli ratu pengacara yang jago nipu klainnya
Daging Sapi, Mangkarak naik dratis, kurangnya minitoring dari aparat dinas terkait
Untuk merivisi UU MK, tak elok hakimnya di pecat dulu, setelah di sahkan baru ada langkah lain.
No Responses