
Jakarta, postbantennews.com
Belum terhitung 100 hari kerja, Prov DKI Jakarta sudah mulai minta naikan gaji Tunjangan pada Kas Daerah DKI Jakarta.
Bahkan ini sudah Final, kenaikan tujungan Gubenur dan Wakil Gubenur mesti di naikan.
Sedangkan Tujungan Kepala Dinas belum naik, dan para penjabat Eselon I, II, dan juga lagi menunggu dukungan Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta.
Menurut Informasi, bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan gaji tenaga penunjang kegiatan gubernur/wakil gubernur menjadi Rp9,4 juta per bulan pada 2023 dari sebelumnya pada 2019 sebanyak Rp8,2 juta.
“Kenaikan honorarium tenaga penyusun sambutan/pidato menjadi sebesar Rp9,4 juta dari sebelumnya ditetapkan sebesar Rp8,2 juta pada tahun 2019,” kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Kepala Daerah (KDH) Provinsi DKI Jakarta Mawardi di Jakarta, Sabtu.
Dia menjelaskan naiknya besaran gaji tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) itu karena jumlah tenaga mengalami pengurangan pada 2023 karena kekosongan posisi wakil gubernur DKI.
Pada 2022, ketika masih ada gubernur dan wakil gubernur, jumlah tenaga penunjang kegiatan itu mencapai empat orang. dikutip antaranews.com
Sedangkan pada 2023, mengingat hanya ada Penjabat Gubernur DKI maka jumlah tenaga penunjang dikurangi menjadi dua orang.
Dia menjelaskan tugas tenaga penunjang itu berkaitan dengan kegiatan teknis di antaranya penyusunan naskah sambutan/pidato, kegiatan keprotokolan, dan tugas-tugas lainnya.
Adapun besaran honor tenaga penunjang itu diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1155 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Honorarium Tenaga Non-Pegawai ASN Penunjang Kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur yang diteken Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono pada 28 November 2022.
Deni / Henry / postn
Related Posts
Diduga Banyak yang terlibat di Pasar Pelangi, senilai Rp.1,3 Milyar ini akan masuk TO Kejaksaan Negeri Tangerang
Sekitar 1.200 buruh pabrik di PHK oleh perusahaan, bahkan di perkirakan 1 Milyar tidak masuk pajak pengasilan.
Akhirnya Jokowi jadi jubir Megawati Sukarno putri ketua umum PDI-P, dan prediksi jokowi bahwa ibu Mega belum tergesa-gesa mengumumkan pengganti jokowi.
Perpu Cipta Kerja itu sangat bertantangan dari aturan Undang-undang Dasar 1945.
Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah untuk dapat menerapkan teknologi digital dalam penanganan kasus kekerdilan
No Responses