Monday 20th March 2023

Integrasikan Ekonomi dan Lingkungan, Bupati Zaki jadi Pembicara di depan Walikota dan Gubernur Tingkat ASEAN.
Lukas Enembe : Pemeriksaan yang di lakukan oleh pihak dokter dari singapure itu, belum memberikan keterangan pada KPK.
Pihak Disparekraf mendorong pelaku bisnis dan pengusaha agar karya dan produksi
KPK tidak merinci siapa tiga pihak lainnya yang turut dicegah ke luar negeri tersebut
Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Janet Yellen bakal mendesak negara-negara anggota G20, minyak mentah.
4 (FOUR) PEOPLE TESTED AS WITNESS RELATED TO PT KRAKATAU STEEL IN 2011
IMPORTED IRON OR STEEL, ALLOY STEEL AND DERIVATIVE PRODUCTS IN 2016 TO 2021
Kami bertanggung jawab hal ini salah kami, akan bertanggung jaeab atas kerugian yang di deritanya
Pemerintah Malaysia berharap pada PBB agar perang di hentikan, bisa memiskinkan negara
Berangkat bisa, tetapi setelah tiba di Indonesia mau di karang tina habis naik umrah pada tahun 2022

HomeHukumMahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menjamin hak para prajurit TNI-Polri

mgid.com, 660982, DIRECT, d4c29acad76ce94f

Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menjamin hak para prajurit TNI-Polri

Posted by: BERITA POSTBANTENFebruary 2, 2021Reply

Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik,

Jakarta, postbantennews.com

Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menjamin hak para prajurit TNI-Polri yang tersimpan di Yayasan ASABRI tak akan hilang. Di kutip cnni

Mahfud telah memastikan hal ini kepada Kejaksaan Agung yang menangani kasus korupsi ASABRI. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan delapan tersangka.

“Saya memastikan tadi ke Kejaksaan Agung, bahwa prajurit TNI dan Polri itu tetap dapat jaminan dari negara dan dari proses hukum, bahwa uangnya tidak akan hilang dengan cara apapun,” kata Mahfud saat

Mahfud menyampaikan pernyataan melalui akun YouTube resmi Polhukam RI, Selasa (2/2). Dia menyatakan kasus korupsi ASABRI akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun oemerintah akan berupaya membantu agar dana jaminan kesejahteraan prajurit tak menguap begitu saja saat kasus ini naik ke pengadilan. (naban/henri/pn)