LPS untuk hari senin, hadir sidang etika KPK. Apakah LPS bisa terbukti? - POSTBANTENNEWSPOSTBANTENNEWS google.com, pub-5724752989811170, DIRECT, f08c47fec0942fa0

LPS untuk hari senin, hadir sidang etika KPK. Apakah LPS bisa terbukti?

Jakarta, postbantennews.com

Dewas KPK akan menghadap lagi Lili Pintauli S (LPS) akan di sidang kedua pada senin, (11/07) di grdung KPK.

Sidang yang di ketuai oleh Syamsudi Aris sebagai ketua dewas sidang, untuk hari senin.

“Mudah-mudahan LPS tidak mangkir lagi-lah, ini sidang kedua harus ada tolak ukurnya”, katanya Syamsudin Aris

Menurut Syamdin Aris, hari senin nanti LPS tidak mangkir lagi, karena hakim sudah tidK sabar lagi.

Menurut informasi, bahwa Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjadwalkan kembali sidang etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli terkait dugaan penerimaan fasilitas MotoGP Mandalika besok.

Lili Pintauli diminta hadir. Anggota Dewas KPK Syamsudin Haris mengatakan sejauh ini belum ada konfirmasi kehadiran Lili Pintauli.

Syamsudin berharap Lili hadir dalam sidang besok.

“Belum (terima konfirmasi Lili Pintauli Siregar),” kata Syamsudin saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (10/7/2022).

Gimana besok ya, ditunggu saja, dan diharapkan kehadirannya,” lanjutnya.

Sejatinya, sidang Lili Pintauli digelar pada Selasa (5/7), namun ditunda.

Lili absen karena mengikuti agenda putaran kedua G20 Anti Corruption Working Group (ACWG) 2022 di Bali.

Diketahui, Lili sudah kesekian kalinya dilaporkan ke Dewas KPK.dikutip detiknrwd.com

Terbaru, Lili diduga menerima fasilitas serta akomodasi menonton gelaran MotoGP Mandalika pada Maret 2022.

Dalam laporan itu, Lili Pintauli diduga menerima tiket penginapan dan tiket MotoGP Mandalika.

Dewas KPK telah meminta konfirmasi pihak BUMN, yakni PT Pertamina, untuk membawa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara ini.

Dokumen itu antara lain tiket MotoGP pada Grandstand Premium Zone A-Red dan penginapan di Amber Lombok Beach Resort.

Lili sebelumnya juga pernah dijatuhi sanksi etik pemotongan gaji terkait penyalahgunaan pengaruh dan hubungannya dengan pihak berperkara di KPK, yakni Walkot Tanjungbalai nonaktif M Syahrial.

“Ia LPS, dulu perna melakukan perbuatan tindak lawan hukum, karena perna memotong uang dari walikot’, katanya.

Setidaknya, ini bisa juga akan bisa di terapkan pada etika, ini juga poin di dapat di perhitungan sidang nsntinya.

Yayen/netty/,postn

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments