
Jakarta – postbantennews.com
Untuk Januari 2023 mendatang, pihaknya, agar dapat melaporkan kekayaan pada Negara.
Sehingga ada tingkat kecurigaan tidak melebihi, sehibgga gaji sudah besar dan di tambah seserannya, bisa dikatakan grafirasi korupsi.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung gaji pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sangat besar.
Belum operasionalnya yang tingkat kesejahteraannya di atas rata-rata.
Pimpinan KPK mengaku mendengar ada dirjen di salah satu kementerian yang iri pada gaji kepala dinas di Pemprov DKI.
Soal adanya dirjen yang iri itu diungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Balai Kota DKI pada Kamis (14/12/2022).
Alex saat itu menghadiri Rapat Koordinasi Antikorupsi antara Pemprov DKI dengan KPK tahun 2022.
Awalnya, Alex mengaku mendengar ada oknum pejabat Pemprov DKI Jakarta yang masih berusaha mencari uang tambahan dari proses, biaya lain.
Ia, berharap, bahwa pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta pengurusan perizinan.
Padahal, kata Alex, kesejahteraan pegawai DKI sejatinya tidak diragukan lagi. Dikutip detikbews.com
“Kami masih sering mendengar dan mendapat informasi masih ada yang berupaya untuk mendapat penghasilan, luar gaji.
Jika ini ada pengaduan akan kira tindak, namun kata dia uang tambahan terutama dalam proses PBJ,” kata Alex kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta.
Alex mengatakan gaji di Pemprov DKI Jakarta jauh di atas rata-rata.
Alex mengaku mendengar ada dirjen di salah satu kementerian yang iri dengan gaji kepala dinas di Pemprov DKI.
Kata Alex, Gaji dan tujungan sangat. waw.
Deni / her / postn
Related Posts
Heboh, heboh pasar Sepatan yang di bangun oleh CV. Yudha Putra diduga ada nilai korupsi.
Dua terdakwa hukuman berbeda, dan kedua sama-sama korupsi uang dana perumahan Angkat Darat.
Akhirnya Jokowi jadi jubir Megawati Sukarno putri ketua umum PDI-P, dan prediksi jokowi bahwa ibu Mega belum tergesa-gesa mengumumkan pengganti jokowi.
Perpu Cipta Kerja itu sangat bertantangan dari aturan Undang-undang Dasar 1945.
Yudi Purnomo: Penyidikan Tunggal oleh OJK, rawan korupsi
No Responses