Tuesday 30th November 2021

Jangan lagi ada kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan, karena mereka juga sama
Indonesia akan bergandeng dengan Negara-negara yan tertangga. Karena kata Menteri Pertahanan Prabowo
Budi Karya, Menhub, agar para pemimpinan Garuda dan Citilink, agar tidak di politisir, itu adalah perusahaan Negara
Para penonton berpikir bahwa fil super Hero ini, ada cara penyelamat yang baru.
Perusahaan PT Garuda Indonesia, akan fokus dengan manajemen baru dan pegawai baru dengan maju
Mempur Kunjungan Kerja ke BSD City Rencana Pembangunan di Kalimatan, Pindah Ibukota Negara
Sekitar 300 ribu ton pemakanan ternak eksfor keluar negeri. Pemerintah akan melakukan importasi
Mendukung dalam pendidikan Vakasi itu sangat penting. Kata, Muliaman Dharmansyah Hadad Pemerintah Swiss
Tim peneliti di Jepang mengungkapkan bahwa mutasi baru varian
Mentri Israel menolak perdamaian antara Pelestina. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett

HomePendidikanKabar tak sedap PPPK tidak jadi, ini sudah sampai ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kabar tak sedap PPPK tidak jadi, ini sudah sampai ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Posted by: BERITA POSTBANTENMarch 14, 2021Reply

Kabar tak sedap PPPK tidak jadi, ini sudah sampai ke Kementerian Pendidikan

Jakarta, postbantennews.com

Beredar kabar guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik) diminta membayar uang pelicin sebagai syarat lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021 tanpa tes.

Kabar tersebut sudah sampai ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Iwan Syahril mengimbau seluruh calon peserta seleksi PPPK untuk mewaspadai dan menghindari terlibat praktik calo dan penipuan.

“Saya merasa prihatin dengan peredaran informasi calo dan uang pelicin yang meresahkan guru honorer ini. Saya mewakili Kemdikbud mengimbau khususnya kepada para guru calon peserta seleksi PPPK agar tidak terbujuk modus-modus penipuan semacam ini yang justru akan merugikan calon peserta sendiri,” kata Iwan Syahril dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, di Jakarta, Minggu.

Kemdikbud menekankan praktik calo dan uang pelicin untuk mempermudah kelulusan seleksi ASN tersebut melanggar hukum dan bukan merupakan tindakan terpuji di tengah upaya pemerintah melaksanakan tata kelola seleksi dengan jujur dan transparan. (hasani/henri/pn/jpnn)