Sunday 2nd April 2023

Integrasikan Ekonomi dan Lingkungan, Bupati Zaki jadi Pembicara di depan Walikota dan Gubernur Tingkat ASEAN.
Lukas Enembe : Pemeriksaan yang di lakukan oleh pihak dokter dari singapure itu, belum memberikan keterangan pada KPK.
Pihak Disparekraf mendorong pelaku bisnis dan pengusaha agar karya dan produksi
KPK tidak merinci siapa tiga pihak lainnya yang turut dicegah ke luar negeri tersebut
Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Janet Yellen bakal mendesak negara-negara anggota G20, minyak mentah.
4 (FOUR) PEOPLE TESTED AS WITNESS RELATED TO PT KRAKATAU STEEL IN 2011
IMPORTED IRON OR STEEL, ALLOY STEEL AND DERIVATIVE PRODUCTS IN 2016 TO 2021
Kami bertanggung jawab hal ini salah kami, akan bertanggung jaeab atas kerugian yang di deritanya
Pemerintah Malaysia berharap pada PBB agar perang di hentikan, bisa memiskinkan negara
Berangkat bisa, tetapi setelah tiba di Indonesia mau di karang tina habis naik umrah pada tahun 2022

HomePendidikanKabar tak sedap PPPK tidak jadi, ini sudah sampai ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

mgid.com, 660982, DIRECT, d4c29acad76ce94f

Kabar tak sedap PPPK tidak jadi, ini sudah sampai ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Posted by: BERITA POSTBANTENMarch 14, 2021Reply

Kabar tak sedap PPPK tidak jadi, ini sudah sampai ke Kementerian Pendidikan

Jakarta, postbantennews.com

Beredar kabar guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik) diminta membayar uang pelicin sebagai syarat lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021 tanpa tes.

Kabar tersebut sudah sampai ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Iwan Syahril mengimbau seluruh calon peserta seleksi PPPK untuk mewaspadai dan menghindari terlibat praktik calo dan penipuan.

“Saya merasa prihatin dengan peredaran informasi calo dan uang pelicin yang meresahkan guru honorer ini. Saya mewakili Kemdikbud mengimbau khususnya kepada para guru calon peserta seleksi PPPK agar tidak terbujuk modus-modus penipuan semacam ini yang justru akan merugikan calon peserta sendiri,” kata Iwan Syahril dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, di Jakarta, Minggu.

Kemdikbud menekankan praktik calo dan uang pelicin untuk mempermudah kelulusan seleksi ASN tersebut melanggar hukum dan bukan merupakan tindakan terpuji di tengah upaya pemerintah melaksanakan tata kelola seleksi dengan jujur dan transparan. (hasani/henri/pn/jpnn)