Jakarta, postbantennews
Ekonomi terus berupaya meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan perikanan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ini akan di galakan dalam perikanan, akan dampak pada Pendapatan Asli Negara, akan baik.
Dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah menerapkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai pendekatan utama keberlanjutan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan
“Keterlibatan industri dalam tata kelola kelautan dan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) ini merupakan keniscayaan. Optimalisasi potensi perikanan termasuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya dimungkinkan jika iklim dunia usaha penuh kepastian, keamanan dan kenyamanan”, katanya Hendra Sugandhi.
Lanjutnya Hendra Sugandhi, Kebijakan yang dibuat pemerintah berpengaruh besar terhadap kegairahan dunia usaha. Kepastian hukum, kemudahan mengurus izin usaha, serta kenyamanan dan keamanan menjalankan usaha, merupakan beberapa faktor yang amat dibutuhkan para pelaku industri di sektor kelautan dan perikanan.
“Wakil Ketua Komite Bidang Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kelautan dan PerikananHendra Sugandhi membedah tantangan, harapan, serta usulan agar tata kelola perikanan di Indonesia lebih baik, melalui wawancara dengan Info Tempo pada Jumat, 4 Juni 2021”, katanya. (henry/pn/tempo)
sponsor
Related Posts
pelaksanaan kegiatan tersebut, terlihat adanya keganjilan terkait anggaran
Minta Dukungan Jadi Capres 2024, Rizal Ramli Ungkap Hal Tegas
Tahanan di Rutan Polsek Kronjo Polresta Tangerang dalam keadaan sehat, dari hasil pemeriksaan
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir
Korpri Kab Serang, Banten harus menjaga Integritas yang tinggi, sehingga tidak rapuh berhadapan
No Responses