Diduga ada mar’up APBD Kab Sukabumi,LSM dan Ormas meminta penjelasan dari Sekda - POSTBANTENNEWSPOSTBANTENNEWS google.com, pub-5724752989811170, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Diduga ada mar’up APBD Kab Sukabumi,LSM dan Ormas meminta penjelasan dari Sekda

Sukabumi, postbantennews.com
 
Perdebatan antara ormas dan Pemkab Sukabumi mengasilkan beberapa poin,tetapi saat ini melalui sidang terbuka untuk Ormas dan LSM, senin (14/03).
 
Agar kasus ini cepat selesai, dan bisa mengasil kesepatakan dalam poin-poin yang harus di sampaikan pada publik, agar semua publik di Kab. Sukabumi harus tahu.
 
Ada Sekitar 14 organisasi LSM dan Ormas ikut didalamnya adalah seperti dari Ormas-OKP dihadiri oleh LSM GMB Jabar, FORMABAR, LSM GAPURA, perwakilan Ormas PANDAWA 16,LASKAR KOMANDO, Yayasan ANOM KALIJAGA, LSM KOMPAK, Investigasi GMB, LSM PETA, LSM LATAS dan LSM GMJB DPC Palabuanratu, senin (14/03) 

Dalam kesempatan Audiensi Terbuka tersebut, Pemerintah Daerah menyatakan sikap apresiasi dalam menindak lanjuti tuntutan Aksi 912 beberapa waktu lalu.
 
Terutama dari sektor Pajak dan peningkatan PAD kami sangat mengapresiasi apa yang disuarakan oleh kawan Ormas-OKP, sebanyak tujuh tuntutan aksi. 
 
“Beberapa waktu lalu saya terima sendiri dan selain apresiasi kami sampaikan bahwa semua tuntutan ini satu persatu kami jawab dan kami tindaklanjuti,” ungkap Sekda, Ade Suryaman dalam Audensi Terbuka 14 Maret. dikutip jejakinformasi.id
 
Sementara Dugaan Mark’up APBD TA 2022 disampaikan oleh Kepala BPKAD dan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala SatPol PP.
 
Kegiatan Audiensi Terbuka di Setda Kabupaten Sukabumi itu berakhir deadlock saat dipertanyakan dugaan mark’up APBD oleh Hakim Adonara. Kepala BPKAD menjawab dengan membacakan aturan anggaran, hal ini disanggah oleh Ketua Umum LSM GAPURA, Hakim Adonara.
 
Jangan bicara mekanisme anggaran dengan kami seperti anak SD, pos Dana Transfer itu bagian dari salah satu pos Pendapatan Daerah yang nilainya berbeda-beda dari keputusan, penetapan hingga perubahan APBD,
 
“Kami hanya meminta Pemda mempertanggungjawabkan mark’up APBD TA 2021 senilai Rp 447,1 Miliar ini,” tegas Hakim dalam Audensi Terbuka tersebut, acara Audensi Terbuka langsung ditutup dengan alasan ada agenda lain Sekda Kabupaten Sukabumi.
 
jajang/henry/postn

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments