Postbantennews.com/tangkot
Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan.
Pajak ini dibayarkan oleh individu atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan dari proses jual beli, waris, hibah, lelang, hadiah.
pemberian hak atau pemasukan dalam perusahaan atau tukar menukar. Pihak yang diwajibkan membayar BPHTB adalah pihak yang akan menerima hak seperti pembeli untuk jual beli.
Ahli waris untuk waris, penerima hibah, dan lain sebagainya.
Ya, Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah meminta aparat pemerintah tidak hitung-hitungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait penjelasan yang mungkin ada sebagian masyarakat yang kurang memahami apa itu BPHTB
Hal tersebut disampaikan Arief saat membuka acara sosialisasi PBB dan BPHTB yang diadakan oleh Bapenda Kota Tangerang di Aula Kecamatan Tangerang, Kamis (04/08).
“Selama itu untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat kita enggak boleh hitung-hitungan, ” Tegas Arief saat menyampaikan kebutuhan anggaran yang besar untuk pembangunan.
Namun demikian, lanjut Arief aparat juga punya kewajiban untuk mengingatkan warga Kota Tangerang untuk juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan contohnya melalui pembayaran PBB dan BPHTB.
“Kita juga harus edukasi masyarakat untuk ikut menjaga hasil pembangunan yang ada, ” Imbuhnya.
Di depan para kasi Tata Pemerintahan dan Ketua RT/RW dari Kecamatan Tangerang, Neglasari, Batuceper dan Benda yang menjadi peserta sosialisasi, Arief juga menyampaikan hasil pembangunan yang sekarang ini dirasakan oleh masyatakat tidak lepas dari pajak yang dibayarkan.
“Dulu kalau ke stadion Benteng cuma bisa nonton, sekarang kita bisa menikmatinya secara langsung. Sekarang kita bisa olahraga, jogging di tracknya atau mau guling-guling dirumputnya juga bisa, ” Paparnya.
“Oleh karenanya kita pastikan masyarakat harus bisa menikmati pembangunan yang dihasilkan dari uang rakyat,” Sambungnya.(Pn/rj-tgr/adv)
Related Posts
Gubenur bersama Masyarakat mematokan tanah warga dan Pemerintah, yang sudah mempuyai hak milik.
SOSIALISASI PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LLAJ KOTA TANGERANG TAHUN 2023
Anggota Polri yang di tugaskan ke KPK : Rencana anggaran Rp 1 milyar rupiah pihak penyidik Polri sudah bisa melakukan tindakan penyidik.
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan bahwa ia menolak pasangan yang menikah lain agama.
Mobil Xpander Warna Hitam di Jombang lemparkan uang pecahan 50 ribu dan hingga 100 ribu, tujuan belum ada yang tahu.
No Responses